Klaster singkong menghemat Rp4 triliun

22 April 2010

OLEH DIENA LESTARI

Bisnis Indonesia

JAKARTA Pengembangan klaster industri singkong terpadu di dalam negeri akan menghemat belanja komoditas turunan produk ini sekitar Rp4 triliun per tahun.Karena itu, Masyarakat Singkong Indonesia (MSI) mendesak pemerintah segera mengembangkan klaster komoditas terkait sebagai upaya memberikan nilai tambah dan meningkatkan daya saing.

"Selama ini produksi ubi kayu atau singkong di dalam negeri masih rendah. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, pemerintah masih mengimpor singkong lebih kurang Rp4 triliun per tahunnya," katanya kemarin,
Menurut dia, dengan adanya klaster singkong maka akan meningkatkan penghasilan petani. Pembangunan klaster singkong diperkirakan membutuhkan seluas 300 hektare. Dari satu klaster tersebut, kata Daud, setiap 20 hektare bisa dijadikan sub klaster yang akan digarap dengan pola kemitraan antara petani dan swasta.

Dia menyatakan berdasarkan hasil perhitungan MSI, dengan pola klaster ini terjadi peningkatkan produktivitas tanaman singkong. Selama Ini, produktivitas singkong hanya IS ton per hektare hingga 20 ton perhektare. Sementara itu, dengan pola klaster, produktivitas dapat digenjot menjadi 40 ton per hektare hingga 80 ton per hektare.

Marwah menyatakan peningkatan produktivitas sangat mungkin dilakukan mengingat adanya sentuhan teknologi dalam pola klaster ini. "Jika tidak menggunakan pola ini niscaya produktivitas singkong dapat terdongkrak, sementara kebutuhan pangan dan pakan sekaligus energi sangat besar. Singkong merupakan salah satu solusinya."

Direktur Kacang-kacangan dan Umbi-umbian Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Muchllzar Murkan mengakui selama 5 tahun ini tidak terjadi peningkatan luas tanam. "Justru malah terjadi penurunan luas panen rata-rata 0,63%," ungkapnya. Dia mengatakan penurunan ini disebabkan oleh harga jual singkong yang rendah sehingga petani banyak yang beralih menanam jenis tanaman yang lain.

Di lain pihak, terkait dengan rencana pemerintah mewajibkan pelaku usaha budi daya mengurus perizinan sesuai dengan draf Permentan tentang Pedoman Izin usaha Budi daya Tanaman Pangan, Ketua Umum KTNA Winarno Tohir menegaskan ini akan menyusahkan petani. "Jelas akan menyusahkan petani kecil yang masih banyak belum melek teknologi," ujarnya kemarin.